JawaPos Radar

SBY Pernah Percayakan 2 Pj Gubernur dari TNI, Ini Jawaban Demokrat

20/06/2018, 12:40 WIB | Editor: Estu Suryowati
SBY Pernah Percayakan 2 Pj Gubernur dari TNI, Ini Jawaban Demokrat
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengkonfirmasi adanya pejabat tinggi TNI yang di‎percaya menjadi penjabat gubernur di era SBY. (dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komjen Pol Mochamad Iriawan dipercaya sebagai Penjabat sementara (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar). Pengangkatan pria yang akrab disapa Iwan Bule itu pun menuai kontroversi.

Namun, menilik ke belakang, ternyata ada juga penjabat gubernur dari TNI yang dilantik di masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengonfirmasi adanya pejabat tinggi TNI yang di‎percaya menjadi penjabat gubernur di era SBY.

Misalnya, penjabat sementara Gubernur Jawa Timur periode Agustus 2008-Februari 2009, Mayjen TNI Setya Purwaka. Akan tetapi Hinca menjelaskan, sebelum dilantik sebagai Pj Gubernur Jatim, Setya Purwaka sudah alih status dari TNI aktif menjadi PNS dengan jabatan Irjen di Kementrian Informasi dan Teknologi.

"Jadi, Setya Purwaka taat asas dalam proses hukum alih statusnya. Tak ada maladministrasi," ujar Hinca saat dihubungi, Rabu (20/6).

Selanjutnya, penjabat Mayjen TNI Achmad Tanribali Lamo. Dia menempati posisi penjabat sementara Gubernur Sulawesi Selatan pada periode Januari 2008-April 2008.

Menurut Hinca, ‎Tanribali Lamo juga sudah alih status dari TNI menjadi PNS dengan jabatan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Kemendagri sebelum menjadi Pj Gubernur di Sulsel.

"Sehingga terang dan jelas. Tak ada yg salah. Prosesnya taat asas hukum," katanya.

Menurutnya, kasusnya berbeda dengan Iwan Bule. Peralihan status yang bersangkutan masih belum jelas dari polisi menjadi PNS.

"Karena itu, perlu dijelaskan agar masyarakat mendapatkan informasi yang cukup dan tidak salah," ungkapnya.‎

Oleh sebab itu, Partai Demokrat meminta pemerintah taat asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dia menegaskan, taat asas hukum itulah yang menjadi syarat tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.

(ce1/gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up