JawaPos Radar

Pileg 2019

Komnas HAM: Tidak Melanggar HAM jika Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg

Hak Politik Bukan Hak Asasi yang Absolut

08/06/2018, 05:50 WIB | Editor: Estu Suryowati
Komnas HAM: Tidak Melanggar HAM jika Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg
Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) tetap akan memasukkan pasal yang melarang eks napi koruptor maju sebagai calon anggota legislatif dalam PKPU. (dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menegaskan, pelarangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) tidak melanggar HAM.

"Hak politik untuk dipilih dan memilih itu bukan hak asasi yang absolut. Jadi, bisa dikurangi untuk tujuan tertentu," kata Ahmad saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (7/6).

Kendati demikian, Ahmad menilai regulasi yang dibuat oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) semestinya melalui payung hukum Undang-undang, atau ketetapan pengadilan.

"Hal ini semata untuk menghindari abuse of power dari satu kekuasaan," imbuh Ahmad.

Ia pun menyarankan KPU untuk membicarakan rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang syarat caleg dengan partai-partai politik, DPR, dan pemerintah. Sehingga, penerapan aturan yang baik ini tidak menimbulkan kegaduhan.

"Itu sebabnya menyarankan KPU bicara dengan parlemen, juga dengan pemerintah, utamanya Presiden," pungkasnya.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up