JawaPos Radar

Eks Menteri Ekonomi Era Megawati Bersaksi di Sidang BLBI

Kasus BLBI

12/07/2018, 09:25 WIB | Editor: Estu Suryowati
Eks Menteri Ekonomi Era Megawati Bersaksi di Sidang BLBI
Mantan Menteri Koordinator Perekonomian RI Dorodjatun Kuntjoro Jakti usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (2/12). (Desyinta Nuraini/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Prekonomian Dorodjatun Kuntjro Jakti akan bersaksi dalam sidang kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain itu, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Asst (PPA) Mohammad Syahrial.

"Hari ini saksi (BLBI) Dorodjatun Kuntjoro Jakti dan M Syahrial," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (12/7).

Dorodjatun menjadi salah satu pihak yang ikut didakwa bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Syafruddin merupakan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) saat SKL BLBI diterbitkan kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Sjamsul juga merupakan Bos PT Gajah Tunggal Tbk. Dorojatun diduga terlibat dalam penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul yang diduga merugikan negara hingga Rp 4,58 triliun.
Saat proses pemberian SKL kepada Sjamsul, Dorodjatun menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Tugas lembaga gardener salah satunya memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana induk penyehatan perbankan yang disusun BPPN.

Kerja KKSK itu pun diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2002, yang dikeluarkan Megawati Soekarnoputri. KKSK pula yang menyetujui pemberian SKL kepada Sjamsul lewat Surat Keputusan KKSK Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tertanggal 17 Maret 2004. Surat itu berisi persetujuan pemberian bukti penyelesaian kewajiban kepada Sjamsul.

Selain Dorodjatun, KKSK saat itu sempat diisi oleh Menteri Keuangan Boediono, Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno serta Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Dalam perkara ini, Syafruddin didakwa merugikan negara hingga Rp 4,58 triliun lantaran menerbitkan SKL BLBI kepada Sjamsul pada 2004 silam. Ia didakwa bersama-sama dengan Dorodjatun, Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim.

Syafruddin diduga telah melakukan penghapusan hutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM). Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham BDNI.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up