JawaPos Radar

Pekan Depan, KPK Periksa Steffy, Teman Dekat Gubernur Aceh Nonaktif

11/07/2018, 17:40 WIB | Editor: Kuswandi
Febri Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Fenny Steffy Burase, perempuan yang disebut-sebut dekat dengan Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf. Selain Steffy, penyidik juga akan memeriksa beberapa pihak lain yang dicegah ke luar negeri pada pekan depan. 

"Sudah diagendakan pemeriksaan terhadap saksi yang dicegah ke luar negeri, direncanakan minggu depan," tutur juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Rabu (11/7).

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak cepat menelisik peranan para pihak yang diduga terkait dengan kasus dugaan penyuapan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Dalam rangka mencari bukti-bukti tambahan dan menggali informasi penting, penyidik mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Fenny Steffy Burase kepada pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM.

Pencegahan terhadap orang yang disebut-sebut sebagai teman dekat Irwandi ini, dilakukan selama enam bulan ke depan untuk kepentingan penyidikan. Selain mengajukan pencegahan kepada Steffani, penyidik juga mengajukan pencegahan terhadap tiga pihak lain.

“Dilakukan pencegahan ke luar negeri terhadap 4 orang selama 6 bulan terhitung Jumat, 6 juli 2018, yaitu, Nizarli(Kepala Unit Layanan Pengadaaan/ULP Aceh),Rizal Aswandi(mantan Kadis PU Aceh), Fenny Steffy Burase (Tenaga Ahli Aceh Marathon 2018) dan Teuku Fadhilatul Amri,” terang juru bicara KPK Febri Diansyah, Sabtu (7/7).

Terkait pencegahan tersebut, menurut Febri, dilakukan agar sewaktu-waktu dibutuhkan keterangannya, yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri.

“Pihak-pihak tersebut perlu dicegah ke LN agar saat dibutuhkan keterangannya, dapat dilakukan pemeriksaan,” jelasnya.

Setelah melakukan pemeriksaan dalam waktu 24 jam pertama, dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji oleh Gubernur Aceh terkait Pengalokasian dan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima, penyidik KPK menetapkan Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri sebagai tersangka. Atas perbuatannya, ketiga pihak ini disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, sebagai pihak pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up