JawaPos Radar

KPK Kembali Tahan Dua Mantan Anggota DPRD Sumut

11/07/2018, 18:27 WIB | Editor: Kuswandi
Mustofawiyah
Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019, Mustofawiyah saat akan menjalani penahanan perdana di kantor KPK, Jakarta, Rabu (11/7) (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menahan anggota DPRD Sumut periode 2014-2019. Mereka antara lain Mustofawiyah dan Tiasiah Ritongah.

Menanggapi penahanannya, Mustofawiyah yang keluar dengan mengenakan baju kemeja putih dan celana hitam dipadu rompi tahanan oranye, mengaku belum diperiksa sama sekali karena dia belum membawa kuasa hukum. 

"Saya belum diperiksa, tadi nggak bawa pengacara," ungkapnya usai diperiksa penyidik, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (11/7).

Tiasiah Ritonga
Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019, Tiasiah Ritonga, saat akan menjalani penahanan perdana, Rabu (11/7) (Intan Piliang/ JawaPos.com)

Sedangkan, Tiasiah Ritongah memilih bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Saat itu, perempuan ini mengenakan baju merah, kerudung hitam dan menenteng tas coklat.

Menurut juru bicara KPK, Mustofawiyah ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur dan Tiasiah di Rutan cab KPK, yang terletak di belakang kantor KPK Kav K-4. Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan.

"TIR ditahan 20 hari pertama di Rutan cab KPK di belakang kantor KPK Kav K-4 dan MSF," ungkapnga di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (11/7).

Untuk diketahui, hingga saat ini lembaga antikorupsi sudah melakukan penahanan terhadap anggota DPRD RI, Rijal Sirait, juga menahan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal (FN), Rinawati Sianturi dan Sonny Firdaus.

Sekadar informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka terhadap 38 Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019. Mereka ditetapka tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penerimaan suap dari Gubernur Sumut kala itu Gatot Pujo Nugroho.

Puluhan anggota DPRD tersebut kata Agus, ditetapkan tersangka karena menerima fee masing-masing senilai Rp 300 - Rp 350 juta. Uang tersebut diberikan Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya tersebut, 38 Anggota DPRD Provinsi sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana. Atas serangkaian pasal yang disematkan, puluhan anggota DPRD Sumut tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara.

Sebelumnya, KPK juga telah memproses 12 unsur pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014- 2019 dalam dua tahap, yaitu: tahap pertama pada 2015, KPK menetapkan 5 unsur pimpinan DPRD Sumut sebagai tersangka. Lalu, tahap kedua pada 2016, KPK menetapkan 7 Ketua Fraksi DPRD Sumut sebagai tersangka.

Sedangkan, terhadap Gubernur Sumut dalam kasus ini (di luar sangkaan lainnya) telah divonis bersalah berdasarkan Putusan PN Tipikor Medan Nomor: 1004/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017. Dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.250.000.000, subsidair 6 (enam) bulan. Atas putusan tersebut, Gatot kemudian mengajukan banding. Putusan banding pada Mei 2017 menguatkan putusan PN.

Pada Juli 2017 jaksa eksekutor pada KPK telah mengeksekusi yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin, Bandung Jawa Barat untuk menjalani pidananya.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up