JawaPos Radar

Polemik Larangan Eks Napi Koruptor Nyaleg

Wiranto: Tak Diatur dalam UU, Yasonna Bisa Disalahkan jika Teken PKPU

07/06/2018, 18:30 WIB | Editor: Estu Suryowati
Wiranto: Tak Diatur dalam UU, Yasonna Bisa Disalahkan jika Teken PKPU
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly enggan meneken PKPU tentang syarat calon anggota legislatif, karena dinilai bertentangan dengan Undang-undang Pemilu. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com -‎ Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto senada dengan koleganya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly yang tidak ingin mendatagani Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang syarat calon anggota legislatif (caleg) di Pileg 2019. Yasonna enggan meneken PKPU tersebut lantaran di dalamnya ada poin yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg.

Menurut Wiranto, pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan di dalam Undang-undang Pemilu, tidak disebutkan adanya larangan bagi eks-narapidana kasus korupsi.

"Nah kalau PKPU diteken oleh Menkumham, maka Menkumham akan disalahkan‎," ujar Wiranto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/6).

Wiranto memahami komitmen KPU dalam menyaring calon wakil rakyat sangatlah bagus. Bahkan dirinya juga setuju mantan narapidana kasus korupsi dilarang mewakili rakyat. Sebab, tindakan yang mereka perbuat telah merugikan negara.

"Memang tidak selayaknya orang yang korup, punya cacat, maju mewakili rakyat," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, PKPU yang dibuat KPU jangan sampai melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pasalnya, regulasi apapun yang dibuat, harus mengacu pada payung hukum Undang-undang di atasnya.

"Bahwa tingkat peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang," ungkapnya.

‎Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly enggan mendatangani PKPU mengenai larangan eks-narapidana kasus korupsi menjadi caleg. Menurut Yasonna, dalam UU Pemilu tidak mengatur hal tersebut.

"Jadi, nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU," ujar Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/6).

Menurut Yasonna memang apa yang dilakukan oleh lembaga yang dikepalai oleh Arief Budiman adalah baik. Namun apabila bertentangan dengan UU Pemilu, dia menilainya sangat aneh.

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up