JawaPos Radar

Gerindra Dukung Anies Terbitkan Pergub Kelola Reklamasi

14/06/2018, 17:10 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Gerindra Dukung Anies Terbitkan Pergub Kelola Reklamasi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta. (Yesika Dinta/ JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra M Taufik mendukung penerbitan peraturan gubernur (Pergub) 58/2018 tentang pengelolaan dan pemanfaatan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pergub itu merupakan langkah tepat yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Ini malah yang benar. Karena itu, semua harus dilandaskan dengan aturan yang jelas,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (14/6).

Menurutnya, Pergub yang sekaligus membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan (BKP) Reklamasi itu menjadi rumusan baru yang akan mengatur dan mengembangkan wilayah pesisir dan Kepulauan Seribu.

Gerindra Dukung Anies Terbitkan Pergub Kelola Reklamasi
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. (Evi Ariska/ JawaPos.com)

"Pengembangan wilayah itu melibatkan beberapa unsur. Misalnya seperti kampung wisata dan revitalisasi pelabuhan. Justru, kalau tak diatur malah berantakan. Ini untuk merapikan seluruhnya. Dan langkah Anies sudah tepat dalam hal ini," jelas Taufik.

Terkait dengan belum adanya Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Taufik masih menunggu Anies membahas bersama dengan pihaknya. Tak hanya itu, namun juga Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KS Pantai Utara Jakarta).

“Tak ada masalah (Pergub). Kan ada Keppres dan aturan lainnya. Ingat, yang mengeluarkan HPL Pemprov DKI. Jadi, memang perlu ada badan untuk mengatur secara baik, agar tertib semua," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pergub itu ditandatangani Anies pada 4 Juni 2018, dan diundangkan pada 7 Juni 2018. Saat ini, telah diunggah dan dapat diakses publik melalui https://jdih.jakarta.go.id.

Dalam pasal 4 ayat 2 buruf b, BKP Pantura memiliki fungsi pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis dan program pengembangan reklamasi Pantura Jakarta. Tugas mereka antara lain pemanfaatan tanah pulau reklamasi, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana, pemeliharaan lingkungan reklamasi, dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Dengan adanya tugas di pasal 4, besar kemungkinan pergub itu memang untuk melanjutkan pengelolaan pulau reklamasi. Tetapi, tidak seperti rencana eksisting. Pemprov ingin pulau reklamasi yang sudah terlanjur ada dimanfaatkan dengan cara baru.

Itu terlihat dari Pasal 4 ayat 2 (c) poin satu. Tertulis kalau penataan meliputi perbaikan lingkungan, pemeliharaan kampung luar batang dan kampung nelayan. Termasuk, penataan kembali lingkungan permukiman kelompok masyarakat bantaran sungai dan lokasi fasilitas umum di deretan pantai utata Jakarta.

Pergub terkait juga merinci pembentukan BKP Pantura Jakarta yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, diwakili oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

(yes/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up