JawaPos Radar

Sulit Balik Modal Jadi Alasan Hutama Karya Minta PMN Lagi

11/07/2018, 18:57 WIB | Editor: Mochamad Nur
Sulit Balik Modal Jadi Alasan Hutama Karya Minta PMN Lagi
Ilustrasi pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang dikerjakan oileh PT Hutama Karya (Istimewa)
Share this image

JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan kembali Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 12,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, dana tersebut diperlukan perseroan lantaran Internal Rate of Return (IRR) atau pengembalian investasi tol Trans Sumatera yang rendah, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan pendanaan lain.

“PMN yang diberikan ke Hutama Karya itu untuk penyelesaian ruas-ruas tol di Trans Sumatera,” kata di Rumah Makan Seribu Rasa, Jakarta Selatan, Rabu (11/7).

Herry menuturkan, dalam hal ini Hutama Karya membangun infrastruktur tersebut merupakan atas nama pemerintah. Mulai dari proses pembeberan lahan hingga pengerjaan konstruksi dilakukan oleh perseroan sebelum adanya para pengembang masuk dalam kawasan tersebut.

“Selama ini swasta juga tidak melirik karena IRR yang rendah, volume lalu lintas di awal pengoperasian nanti dianggap kecil,” tuturnya.

Selain memberikan PMN, kata Herry, pemerintah juga memberikan kontrak pengelolaan beberapa ruas Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) kepada Hutama Karya sebagai underlying asset untuk penerbitan obligasi atau pinjaman untuk Trans Sumatera.

“Bagaimana inovasi di sini bisa dilakukan, ada cross subsidy dari tol JORR untuk mendapatkan pendanaan. Di sini jadi laboratorium financing juga,” imbuhnya.

Tak hanya itu, sejauh ini, pemerintah telah menerbitkan surat jaminan atas pinjaman untuk Tol Medan-Binjai sebesar Rp 481 miliar, Tol Palembang-Indralaya sebesar Rp 1,2 triliun, dan surat jaminan atas obligasi untuk Tol Bakauheni-Terbanggi Besar senilai Rp 6,5 triliun.

“Saat ini pemerintah dan Hutama Karya sedang melakukan proses konsultasi untuk penerbitan surat jaminan atas ruas Pekanbaru-Dumai,” ujarnya.

Sebagai informasi, sebelumnya di tahun 2015 dan 2016, pemerintah telah menggelontorkan PMN sebesar Rp 5,6 triliun untuk Hutama Karya. Adapun PMN yang diberikan secara berkala tersebut digunakan untuk pembangunan Tol Trans Sumatera.

(mys/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up