JawaPos Radar

Proyek Terminal LNG Bojonegara yang Sempat "Heboh" Resmi Dihentikan

10/07/2018, 08:05 WIB | Editor: Mochamad Nur
Proyek Terminal LNG Bojonegara yang Sempat "Heboh"  Resmi Dihentikan
Ilustrasi kantor pusat PT Pertamina (Persero) (Dok.JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pastikan proyek pembangunan terminal regasifikasi LNG di Bojonegara, Serang Banten dihentikan. Alasannya, proyek tersebut kurang feasible karena PLN sebagai calon pembeli tunggal tidak signifikan permintaannya.

Proyek ini sempat bikin gempar masyarakat Indonesia lantaran masuk dalam pembicaraan telepon yang tersebar luas antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basyir.

“Hari ini kita tidak dilanjutkan karena belum feasible untuk dilanjutkan. Waktu itu demand gas turun sehingga tidak feasible secara bisnis," kata Nicke ditemui usai menggelar rapat tertutup bersama Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta (9/7).

Awalnya proyek LNG Bojonegara dialokasikan untuk memasok gas pembangkit listrik milik PLN. Proyek ini sebelumnya merupakan inisiasi dari perusahaan swasta nasional yakni PT Bumi Sarana Migas (BSM) yang merupakan anak usaha dari korporasi Kalla Grup.

Pada tahun 2013 PT BSM menggandeng Pertamina dengan melepas sebagian sahamnya, setelah juga digandeng Tokyo Gas Co Ltd dan Mitsui. "Kita lihat kebutuhan listrik, kan demand terbesar di listrik untuk pembangkit. Nanti kita lihat aja," ujar Nicke.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan tak ada pelanggaran hukum yang terjadi apabila proyek itu dihentikan. Sebab, tak ada demand bila proyek itu dilanjutkan.

"Ternyata, demand-nya tidak ada. Dari rencana 500 mmcfd, kebutuhannya cuman 50 mmbtu. Secara bisnis ini tidak layak, jadi dihentikan. Jangan sampai, kalau dari bisnis gak layak, tapi katanya supply demand bisa narik investasi. Jadi, kuncinya, kita perlu efisiensi. Kalau dia menggunakan regasifikasi mahal kan, jadi gak ekonomis," ujar Herman.

Sebelum resmi dihentikan, Herman mengklaim masalah tentang rekaman pun sudah selesai. Dia bilang pembicaraan antara Rini dan Sofyan ialah masalah penyertaan saham bukan masalah bagi-bagi fee.

"Clear saya kira itu, percakapan itu laporan Dirut PLN kepada Menteri BUMN. Memang dalam skema proyek itu PLN tidak diberikan penyertaan saham, karena di situ hanya dicantumkan Pertamina 20 persen, sehingga PLN kalau memang dijadikan off taker ya meminta saham dong. Supaya secara jangka panjang PLN memiliki penyertaan atau sharing di perusahaan itu," jelasnya.

(uji/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up